KUPANG,NUSA FLOBAMORA—-Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi menabuh genderang dimulainya Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Momentum krusial ini ditandai lewat acara pencanangan yang digelar secara semarak di kawasan Car Free Day (CFD), Jalan El Tari, Kota Kupang, Sabtu (27/6/2026).
Langkah ini menjadi titik awal dari sebuah megaproyek pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas usaha di bumi Flobamora.
Prosesi peluncuran ditandai dengan pemukulan tambur oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, didampingi Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk, serta Kepala BPS NTT, Matamira Bangngu Kale. Ketukan tambur tersebut menjadi simbol resmi dimulainya navigasi data ekonomi NTT untuk satu dekade ke depan.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, menegaskan bahwa SE 2026 dirancang untuk memotret realitas terkini dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Output dari sensus ini akan menjadi kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data akurat (evidence-based policy).
“Melalui sensus ini, kita akan mengupas tuntas struktur ekonomi daerah, memetakan aktivitas bisnis yang dominan, hingga mengidentifikasi potensi emas di setiap wilayah.
Data ini yang akan menjadi fondasi bagi pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang tepat sasaran, demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” ujar Pudji.
Lebih lanjut, Pudji menggarisbawahi bahwa kunci emas keberhasilan SE 2026 berada di tangan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, BPS mengimbau seluruh responden untuk menyambut petugas dengan keterbukaan serta memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan valid.
“Kualitas kebijakan yang dihasilkan sangat linier dengan kelengkapan data yang diberikan. Kami juga menegaskan bahwa data sensus ini sama sekali tidak berkaitan dengan urusan perpajakan, dan seluruh kerahasiaan informasi responden dilindungi penuh oleh undang-undang,” tegasnya.
Menariknya, SE 2026 membawa transformasi besar dibanding gelaran sepuluh tahun lalu. Jika sebelumnya sektor agraris dikecualikan, tahun ini BPS melakukan ekspansi cakupan secara radikal.
Seluruh sektor usaha—termasuk sektor pertanian dan skala usaha rumah tangga (home industry)—akan disisir habis melalui kunjungan langsung (door-to-door) oleh petugas ke setiap kediaman maupun tempat usaha warga.
Ia menekankan bahwa hasil sensus merupakan rujukan strategis bagi dunia usaha untuk memetakan investasi, membuka lapangan kerja, dan merancang program pembangunan yang adaptif terhadap potensi daerah.
“Tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk diperhitungkan, dan tidak ada yang terlalu besar untuk diabaikan. Setiap lini bisnis punya andil besar dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia,” tuturnya.
Senada dengan hal itu, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena—dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk—menegaskan pentingnya validitas data dalam menyokong pembangunan.
Momentum ini kian relevan mengingat pertumbuhan ekonomi NTT pada sektor Perdagangan serta Ekspor Barang-Jasa Triwulan III-2025 mampu melesat di angka 4,88 persen.
“Data berkualitas adalah jangkar pembangunan yang tepat sasaran.
“Kami mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026 sebagai bahan bakar bersama demi mewujudkan NTT yang lebih maju menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Demi menyukseskan agenda besar ini, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, menyatakan siap menerjunkan sekitar 6.000 petugas ke berbagai wilayah di NTT guna mendata seluruh aktivitas ekonomi yang ada.
BPS berharap masyarakat dapat menerima petugas dengan tangan terbuka dan memberikan jawaban yang akurat.
Publik tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data dilindungi penuh secara hukum dan murni digunakan untuk riset statistik. Output dari Sensus Ekonomi 2026 ini dibidik menjadi landasan utama dalam melahirkan kebijakan transformatif, menstimulasi dunia usaha, serta menaikkan taraf hidup masyarakat NTT. (ER)
