Petakan Potensi Lokal, BPS NTT Kejar Target Rampungkan Sensus Ekonomi 2026

KUPANG, NUSA FLOBAMORA—-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini tengah memacu penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Proses pendataan krusial yang bertujuan memotret menyeluruh aktivitas ekonomi masyarakat NTT ini dijadwalkan rampung pada 31 Agustus 2026.

Hal tersebut ditegaskan oleh Statistisi Ahli Madya BPS NTT, Indra Achmad Sofian Souri, SST., M.Si., dalam diskusi media di Aula BPS Provinsi NTT, Rabu (19/8/2026).

Indra menjelaskan bahwa SE2026 berlangsung selama dua setengah bulan. Guna menyiasati keterbatasan aparatur sipil, BPS turut mengoptimalkan peran mitra statistik sebagai garda terdepan di lapangan.

Menurut Indra, keakuratan data ekonomi merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah memerlukan gambaran utuh mengenai denyut nadi usaha yang berkembang di masyarakat.

“Pesan kuncinya, kita tidak bisa membangun ekonomi yang tepat sasaran dengan peta ekonomi yang tidak lengkap,” ujar Indra secara diplomatis.

Melalui SE2026, BPS berkomitmen memetakan jumlah, lokasi, jenis kegiatan, hingga karakteristik pelaku usaha. Cakupan pendataan ini menyasar seluruh lini, mulai dari sektor mikro, kecil, menengah, hingga korporasi berskala besar.
Tidak hanya sektor konvensional, sensus tahun ini juga menyoroti lompatan ekonomi digital yang tumbuh pesat.

Langkah ini dinilai vital untuk memetakan ulang struktur ekonomi daerah sekaligus menggali potensi-potensi baru yang selama ini belum terhimpun secara optimal.
“Tujuan utamanya adalah melakukan pemetaan ekonomi yang komprehensif,” tambah Indra.

Hasil akhir dari SE2026 diproyeksikan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun cetak biru pembangunan nasional dan daerah yang berbasis data riil (evidence-based policy).
Menjelang batas akhir pendataan, BPS NTT mengimbau seluruh pelaku usaha dan elemen masyarakat untuk menyukseskan agenda nasional ini.

Masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang jujur serta akurat sebelum tenggat waktu 31 Agustus 2026. Partisipasi aktif publik menjadi kunci lahirnya peta ekonomi NTT yang valid demi masa depan pembangunan yang lebih tepat sasaran.(ER)