KUPANG, NUSA FLOBAMORA—–Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., melayangkan kritik menukik terhadap eksistensi perguruan tinggi besar di daerah. Ia menilai, banyak kampus masih terjebak dalam sikap pasif dan cenderung menutup mata dari realitas sosial di sekitarnya.
Pernyataan keras tersebut ditegaskan Prof. Fauzan saat membuka Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan sekaligus meresmikan Program Garuda melalui Pemberdayaan Sosial Masyarakat di Aula Rektorat Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Kamis (9/7/2026).
Dalam arahannya, Pemerintah Pusat mendesak institusi akademik—termasuk Undana sebagai lokomotif pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT)—untuk menanggalkan ego kompetisi sektoral. Kampus dituntut melakukan migrasi paradigma menuju kolaborasi nyata lewat pembentukan konsorsium perguruan tinggi.
Konsorsium ini memikul mandat untuk menciptakan rekayasa teknologi tepat guna di sektor agronomi, peternakan, dan maritim demi menggenjot produktivitas ekonomi akar rumput sekaligus memutus belenggu kemiskinan makro daerah.
BEDAH DUA DIMENSI KEMISKINAN dan STIMULUS DANA PENDAMPING LPDP
Prof. Fauzan membedah bahwa problem kemiskinan berakar pada dua dimensi utama.
Pertama, kemiskinan struktural (materi) yang berkelindan dengan urusan isi perut.
Kedua, kemiskinan mental (budaya dan sikap hidup) yang menjadi tanggung jawab moral mutlak dunia pendidikan.
Guna mengeskalasi intervensi ini, kementerian siap mengapitalisasi dan menyinkronkan anggaran riset pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di setiap kampus. Langkah ini akan diperkuat melalui skema pendanaan bersama (co-funding) bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Perguruan tinggi besar di daerah harus memiliki beban moral dan merasa berdosa jika wilayah sekitarnya masih dikepung kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya angka partisipasi kuliah. Paradigma silos dan kompetisi harus kita runtuhkan menjadi kolaborasi. Kampus tidak boleh mengisolasi diri dari masyarakat. Jika rakyat kehilangan mosi percaya pada kampus, dampaknya akan jauh lebih destruktif,” tegas Prof. Fauzan.
Merespons tantangan tersebut, Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, ST., M.Eng., menyatakan kesiapan seluruh civitas akademika Undana untuk bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah.
“Kehadiran Bapak Wamendiktisaintek, Deputi Kemenko PM, serta jajaran pemerintah daerah merupakan kehormatan besar bagi Undana. Momentum ini menjadi katalisator sekaligus energi baru bagi kami untuk memperkokoh marwah perguruan tinggi dalam mengawal pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Prof. Jefri.
SENTIL DATA BANSOS YANG AMBURADUL dan TINGGINYA ANGKA PUTUS SEKOLAH
Kritik senada disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko PMK, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc. Ia menyoroti besarnya serapan APBN untuk kemiskinan yang selama ini mandul akibat ego sektoral kementerian dan pemerintah daerah. Prof. Abdul Haris mendesak Pemerintah Provinsi NTT segera membenahi akurasi data penerima jaminan sosial karena besarnya tingkat kesalahan pengecualian (exclusion error), di mana ratusan ribu warga miskin dan anak sekolah yang berhak justru belum terdata dari total 475.900 penerima yang ada.
Plt. Sekda NTT, Yohanes Oktovianus
Merespons desakan pusat, Plt. Sekda NTT, Yohanes Oktovianus, membeberkan fakta bahwa angka kemiskinan di NTT saat ini masih tertahan di level 17,50% atau melingkupi sekitar 1,03 juta jiwa, dengan dominasi sebaran di wilayah pedesaan.
Sementara itu, Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk menjadikan tagline “Kampus Berdampak” sebagai kontrak sosial nyata melalui penyusunan cetak biru (grand design) riset pengetasan kemiskinan yang presisi.
MENGHENTIKAN CANDU BANSOS KARITATIF dan EKSPLOITASI TKI NTT
Kritik keras Wamendiktisaintek dan peluncuran Program Garuda berbasis konsorsium di Undana ini membawa dampak perubahan arah kebijakan yang sangat fundamental bagi masa depan penanganan kemiskinan di NTT. Selama ini, formula penanggulangan kemiskinan di NTT terjebak dalam lingkaran setan bantuan sosial (bansos) yang bersifat jangka pendek dan karitatif. Pola bagi-bagi sembako atau bantuan tunai terbukti gagal total mengentaskan kemiskinan karena hanya bersifat seperti “obat penahan rasa sakit” sementara, tanpa pernah menyembuhkan penyakit utamanya, yaitu gagap teknologi di sektor pertanian dan rendahnya mutu pendidikan.
Candu bansos ini juga memicu tingginya angka anak putus sekolah di NTT, yang kemudian bermigrasi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di luar negeri tanpa keahlian (unskilled labour), sehingga rawan menjadi korban perdagangan orang (human trafficking).
Melalui intervensi konsorsium perguruan tinggi dan kapitalisasi dana LPDP, pola pengentasan kemiskinan primitif tersebut resmi dihentikan. Dampak jangka panjangnya, rekayasa teknologi hulu-hilir yang diproduksi oleh konsorsium kampus akan langsung memodernisasi cara kerja petani dan nelayan NTT, sehingga pendapatan ekonomi mereka melonjak secara mandiri tanpa perlu bergantung pada bansos pemerintah.
Di sektor pendidikan, pembenahan data jaminan sosial dan kolaborasi riset Undana akan memotong rantai anak putus sekolah di pedalaman. Langkah ini akan menaikkan kelas profil tenaga kerja NTT agar mampu menembus bursa kerja internasional berbasis keahlian tinggi (skilled labour), sekaligus menegaskan bahwa Undana sukses menepis dosa kelembagaan dengan menjadi motor utama penggerak kemandirian ekonomi di bumi Flobamora. (Ref/ ER)
