KUPANG.NUSA FLOBAMORA—-Universitas Nusa Cendana (Undana) dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memantapkan kerja sama strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Rektor Undana, Kamis (23/4/2026), kedua institusi membahas pembentukan kelas khusus daring dan skema pembiayaan pendidikan bagi anggota Polri.
Fokus utama kolaborasi ini adalah penyediaan akses pendidikan tinggi yang fleksibel tanpa mengganggu tugas kedinasan, khususnya melalui Program Studi Hukum yang menjadi minat utama korps kepolisian.
Fleksibilitas Pembelajaran dan Rekognisi Pengalaman Kerja
Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Undana, Prof. Dr. drh. Annytha I. R. Detha, M.Si., menegaskan bahwa meskipun metode pembelajaran disesuaikan secara daring, standar akademik tetap setara dengan kelas reguler.
“Kelas khusus ini dirancang untuk menjaga kualitas lulusan. Penyesuaian hanya dilakukan pada aspek waktu dan metode agar relevan dengan tuntutan tugas anggota kepolisian di lapangan,” ujar Prof. Annytha.
Selain kelas khusus, kedua pihak menjajaki skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui sistem ini, pengalaman kerja dan rekam jejak profesional anggota Polri dapat diakui sebagai satuan kredit semester (SKS), sehingga masa studi dapat ditempuh dalam waktu yang lebih singkat.
Solusi Finansial dan Skema Pemotongan Gaji
Menanggapi aspirasi mengenai biaya pendidikan, rapat tersebut membahas opsi keringanan biaya serta skema pembayaran yang adaptif. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah kerja sama dengan pihak perbankan melalui sistem pemotongan gaji secara bertahap (autodebet).
Pamin Subbagrenmin RO SDM Polda NTT, Iptu Valentinus Gual, S.Sos., M.H., menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Menurutnya, kemudahan akses dan pembiayaan merupakan kunci utama dalam memotivasi anggota untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Kami menyambut baik langkah strategis ini. Peningkatan kualitas SDM adalah investasi jangka panjang bagi Polri untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat,” ungkap Iptu Valentinus.
Proyeksi Implementasi dan Sosialisasi
Meski persiapan teknis terus digenjot, implementasi program ini diproyeksikan mulai berjalan optimal pada tahun ajaran mendatang, mengingat adanya proses perizinan administratif di tingkat kementerian. Sebagai langkah awal, Undana dan Polda NTT akan segera melakukan sosialisasi masif hingga ke tingkat Kepolisian Resor (Polres).
Kerja sama ini juga akan diperkuat dengan pembentukan Pusat Studi Kepolisian di Undana, yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara lebih rinci. Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan model pendidikan yang inklusif dan menjadi pionir pengembangan kompetensi aparat penegak hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur. (*/ER)
