WAIKABUBAK. NUSA FLOBAMORA– Seluruh Kepala Daerah se-daratan Sumba berkomitmen memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumba tahun 2025 yang berlangsung di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, pada Rabu (23/10/2025).
Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adidoyo Prakoso, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, dan mitra strategis se-Sumba ini bertujuan membahas langkah konkret menjaga stabilitas harga, memperkuat pasokan pangan, serta mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di wilayah Sumba.
Dalam pertemuan tersebut, para Kepala Daerah menegaskan pentingnya penguatan produksi lokal sebagai kunci menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menekan laju inflasi.
Pemerintah daerah se-Sumba terus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan hortikultura melalui pemberdayaan kelompok tani, distribusi benih unggul, serta kerja sama antarwilayah dalam pemasaran hasil pertanian.
Selain itu, program lumbung pangan lokal dan efisiensi rantai pasok antarwilayah menjadi fokus utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk pangan lokal yang beragam juga digalakkan untuk memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.
Dari sisi kebijakan fiskal, para kepala daerah menyoroti pentingnya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan dukungan terhadap pengendalian inflasi. Keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menjadi tantangan dalam menjaga daya beli masyarakat.
Untuk itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata menjadi prioritas.
Salah satu langkah konkret adalah rencana pengembangan tambak udang terintegrasi senilai Rp7,4 triliun di Kabupaten Sumba Timur yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru melalui kolaborasi lintas kabupaten.
Optimalisasi belanja publik juga akan difokuskan pada kegiatan produktif seperti subsidi transportasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran, dan dukungan terhadap pelaku UMKM agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Di sisi lain, digitalisasi keuangan daerah menjadi penggerak utama dalam memperkuat efisiensi fiskal dan transparansi pengelolaan keuangan. TP2DD se-Sumba melaporkan kemajuan signifikan dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah.
Pada kesempatan itu, Pemkab Sumba Barat meluncurkan aplikasi SIMPADA berbasis Android sebagai platform pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital.
Inovasi serupa juga tengah diterapkan oleh kabupaten lain di Sumba melalui layanan PBB online, e-retribusi, serta sistem pembayaran non-tunai via QRIS.
Langkah ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital sektor publik yang diyakini akan memperluas basis pendapatan daerah sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, dalam paparannya menjelaskan bahwa inflasi Pulau Sumba saat ini berada di bawah rata-rata nasional.
Meski demikian, tekanan inflasi masih datang dari komoditas pangan seperti ikan dan daging ayam. Ia menegaskan pentingnya penguatan strategi 4K Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif serta percepatan adopsi kanal pembayaran non-tunai untuk memperkuat efisiensi fiskal daerah.
“Hasil HLM ini menunjukkan keseriusan seluruh kepala daerah se-Sumba untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat produksi lokal, dan mempercepat digitalisasi ekonomi daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, ditetapkan pula sejumlah rekomendasi strategis bagi TPID dan TP2DD di masa mendatang. Di antaranya, pembentukan lumbung pangan lokal di setiap kabupaten, pemantauan harga dan stok pangan secara terpadu, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan kerja sama antar daerah (Kerja Sama Antar Daerah/KAD).
Untuk mendukung digitalisasi daerah, disepakati pula penyusunan Roadmap P2DD 2026–2030 yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dan percepatan pembangunan infrastruktur internet di wilayah yang masih memiliki titik blind spot.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Sumba mampu menjadi contoh penerapan kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi fiskal daerah yang efektif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.(*/ER)
