KUPANG. NUSA FLOBAMORA– Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang 2025 mencapai 5,14 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan 2024 sebesar 3,48 persen.
Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso, mengatakan pertumbuhan tersebut turut mendorong kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi Rp25,84 juta per tahun atau naik Rp1,57 juta dibandingkan tahun sebelumnya.”
“Pertumbuhan 5,14 persen ini patut kita syukuri karena lebih tinggi dari 2024 dan menjadi yang tertinggi pasca-pandemi. Bahkan lebih tinggi dari nasional,” ujar Adidoyo dalam kegiatan Sasando Dia (Sante-Sante Duduk ba Omong deng Media) bertajuk Sinergi Stabilitas dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2026 di Kantor BI NTT, Senin (2/3/2026).
Dari sisi stabilitas harga, inflasi NTT sepanjang 2025 tercatat 2,39 persen (yoy), berada tepat di tengah sasaran inflasi nasional 2,5 persen ±1 persen. Menurut Adidoyo, kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga relatif terjaga dan mendukung daya beli masyarakat.
Ia menjelaskan, terdapat tiga faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi NTT pada 2025, yakni peningkatan produksi pertanian, akselerasi aktivitas perdagangan sejalan dengan program hilirisasi dan ekspor, serta perbaikan neraca perdagangan yang menyempit dari minus 37,53 persen menjadi minus 32,34 persen terhadap PDRB.
Namun demikian, BI mengingatkan adanya peningkatan risiko global pada 2026, terutama akibat konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan mengganggu rantai pasok.
“Ini tentu akan berdampak, tetapi sejauh mana masih perlu asesmen lebih lanjut. Rambatannya bisa ke harga energi, distribusi, dan pada akhirnya inflasi daerah,” kata Adidoyo.
Pada Februari 2026, inflasi NTT tercatat 3,42 persen (yoy), masih dalam kisaran sasaran nasional. Penyumbang utama inflasi berasal dari penyesuaian tarif listrik akibat efek basis kebijakan diskon tarif pada awal 2025.
Sementara inflasi kelompok makanan relatif terkendali berkat sinergi pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Untuk 2026, BI memproyeksikan ekonomi NTT tumbuh pada kisaran 4,94 persen hingga 5,54 persen. Optimisme tersebut ditopang prospek peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Meski demikian, dinamika global akan menjadi faktor yang terus dicermati.
“Risiko global meningkat, tetapi dengan sinergi yang kuat, kami optimistis stabilitas dan pertumbuhan ekonomi NTT tetap terjaga,” ujarnya.
Selain aspek pertumbuhan dan stabilitas, BI juga mencatat percepatan digitalisasi transaksi di NTT. Sepanjang 2025 terdapat 25.787 pengguna baru QRIS dengan nominal transaksi mencapai Rp4,03 triliun dan volume 75 juta transaksi. Sebanyak 19 pemerintah daerah di NTT telah masuk kategori pemda digital.
Dalam menjaga stabilitas harga, BI bersama TPID memperkuat strategi pengendalian melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah konkret dilakukan melalui sidak pasar, pasar murah, gerakan tanam, serta subsidi transportasi.
BI juga memastikan ketersediaan uang layak edar menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 dengan menyiapkan Rp1,7 triliun melalui layanan kas keliling dan kas titipan di seluruh wilayah NTT.
“Melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, kami berharap ekspektasi dan optimisme ekonomi NTT tetap terjaga di tengah tantangan global,” kata Adidoyo.
Sementara itu, Pemprov NTT mencatat capaian positif pada sejumlah indikator ekonomi makro sepanjang 2025. Angka kemiskinan menurun, inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi NTT bahkan masuk 10 besar nasional pada triwulan II 2025.
Kepala Biro Perekonomian Setda NTT, Selfie Nange, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan arah pembangunan ekonomi daerah berada pada jalur yang tepat.
“Kalau kita lihat dari tingkat kemiskinan, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi, semuanya dalam kondisi baik. Pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi NTT masuk 10 besar nasional,” sebutnya.
Ia memaparkan, angka kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 17,5 persen dari 19,02 persen pada September 2024. Inflasi juga tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
Akan tetapi, pemerintah tidak ingin hanya berfokus pada capaian statistik. “Yang terpenting adalah bagaimana capaian ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
“Untuk itu, Pemprov NTT mendorong program pemberdayaan melalui semangat “Ayo Bangun NTT”, termasuk implementasi Pergub Nomor 45 Tahun 2025 tentang One Village One Product (OVOP) dan pengembangan NTT Mart sebagai media pemasaran produk unggulan daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana produk-produk ini terus berkelanjutan. Pelaku usaha harus mampu bertahan dan bersaing di tengah tantangan global,” kata Selfie.
Transfer Daerah Tentukan Pergerakan Ekonomi
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan, menegaskan belanja pemerintah melalui APBN menjadi instrumen utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada triwulan I tahun ini, pemerintah pusat telah merealisasikan belanja Rp809 triliun untuk menjaga momentum ekonomi nasional.
“Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan di daerah? Di sinilah pentingnya sinergi kita semua, baik Pemprov, Bank Indonesia, OJK, maupun instansi vertikal Kementerian Keuangan,” ujar Adi.
Ia mengungkapkan realisasi APBN di NTT tahun 2025 mencapai 95,2 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kinerja kuat kementerian/lembaga dan satuan kerja di daerah.
“Kalau ada yang menyebut realisasi belanja lambat, itu tantangan bagi kita semua. Tapi faktanya, realisasi kita 95,2 persen. Itu luar biasa,” tegasnya.
Adi menjelaskan struktur ekonomi NTT masih ditopang konsumsi rumah tangga sebesar 66,29 persen terhadap PDRB, sementara belanja pemerintah berkontribusi 21,79 persen. Karena itu, APBN berperan strategis sebagai stimulus.
“Kita punya instrumen belanja untuk menciptakan stimulus sekaligus melakukan adjustment,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan tantangan terbesar ada pada percepatan belanja transfer ke daerah yang porsinya hampir 70 persen dari total pagu sekitar Rp30 triliun.
“Begitu dana transfer dibelanjakan oleh pemda, di situlah ekonomi bergerak. Ini yang harus kita jaga bersama,” kata Adi.”
UMKM Tetap Jadi Motor Ekonomi Daerah
Kepala OJK NTT, Jimmy Hendrik Simarmata, mengatakan aset perbankan di daerah itu tumbuh 7,45 persen secara year-on-year (yoy) menjadi Rp56,46 triliun per 21 Desember 2025.
Menurutnya, kondisi industri perbankan tetap solid, dengan penyaluran kredit tumbuh 2,47 persen menjadi Rp47,41 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) naik 15 persen menjadi Rp40,82 triliun.
“Rasio kredit bermasalah (NPL) 3,57 persen, masih dalam kategori terjaga sehingga fungsi intermediasi tetap berjalan baik,” ujarnya.
Jimmy mengatakan, kredit UMKM tetap mendominasi penyaluran pembiayaan di NTT. Hingga akhir 2025, kredit UMKM tercatat Rp17,42 triliun atau 65,84 persen dari total kredit.
“Ini menunjukkan UMKM tetap menjadi motor ekonomi rakyat di NTT. Kami terus mendorong perbankan menjaga kualitas kredit dan menerapkan prinsip kehati-hatian,” katanya.
Selain perbankan, pasar modal dan fintech juga tumbuh signifikan. Jumlah investor saham mencapai 50.016 SID, sementara outstanding fintech P2P lending sebesar Rp874 miliar atau tumbuh 50,33 persen.
“Artinya literasi dan inklusi keuangan masyarakat semakin meningkat, namun tetap harus diimbangi kewaspadaan terhadap risiko dan praktik ilegal,” jelasnya.”(ER)
