KUPANG ,NUSA FLOBAMORA– Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan tajam. Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, mendesak pemerintah pusat dan Pertamina untuk segera mengambil langkah nyata demi mengatasi kesulitan masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal Pertalite kosong atau antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut tanggung jawab negara menjamin akses energi yang terjangkau bagi rakyat. Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar, sementara pemerintah hanya sibuk memberikan penjelasan,” tegas Winston, Sabtu (10/10/2026).
Winston menduga kelangkaan di daerah dipicu oleh kebijakan pemangkasan kuota Pertalite secara nasional. Merujuk pada data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Komisi XII DPR RI, kuota Pertalite nasional tahun 2026 memang mengalami penurunan sekitar 6,28 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kalau kuota nasional dikurangi saat kebutuhan masyarakat justru meningkat, pemerintah harus transparan. Apakah alokasi untuk NTT masih mencukupi? Jangan sampai kebijakan penghematan di pusat justru memaksa rakyat di daerah membayar lebih mahal,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia meminta Pertamina dan pemerintah tidak melemparkan kesalahan pada maraknya pengecer, lonjakan pembelian, atau kendala distribusi semata.
Winston menilai kebijakan alokasi dan mitigasi pemenuhan kebutuhan BBM regional justru menjadi poin utama yang harus dievaluasi.
Ia juga sepakat dengan kritik yang disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, terkait kelangkaan Pertalite yang berujung pada menjamurnya penjualan BBM eceran dengan harga selangit.
Menurut Winston, fenomena ini menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan total sistem distribusi hingga ke wilayah pedesaan dan kepulauan.
“Rakyat kecil yang paling menderita. Tukang ojek, petani, nelayan, dan pedagang membutuhkan BBM untuk bekerja. Ketika Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli eceran yang jauh lebih mahal. Imbasnya, ongkos transportasi melonjak, harga barang naik, dan ekonomi keluarga terpukul,” urainya.
Winston mengingatkan bahwa krisis energi di daerah ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan pemerintah di semua tingkatan.
Negara yang dinilai tegas dalam menarik pajak dan menagih kewajiban warga, seharusnya bisa lebih sigap dalam memenuhi hak mendasar rakyat.
Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina untuk segera membuka data alokasi Pertalite khusus NTT. Jika terbukti kurang, alokasi tersebut harus segera dievaluasi dan ditambah.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT diminta tidak berpangku tangan dan lebih aktif mengawasi distribusi di lapangan.
“Pertalite boleh kosong sesaat karena gangguan distribusi. Tetapi tanggung jawab dan keberanian pemerintah tidak boleh ikut kosong. Jangan sampai negara merasa berhasil menghemat anggaran, sementara rakyat harus membayar lebih mahal hanya untuk bertahan hidup,” pungkas Winston. ( ER)
