Keluhkan Dugaan Pungli Oknum Petugas, 500 Pedagang Kios BBM Eceran Adukan Nasib ke PW KKSS NTT

KUPANG ,NUSA FLOBAMORA– Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (PW KKSS) Nusa Tenggara Timur menerima pengaduan dari sekitar 500 pedagang kios terkait persoalan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kota Kupang

Para pedagang mengeluhkan dugaantindakan pemalakan atau pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh sejumlah oknum petugas.

Pertemuan penyerapan aspirasi tersebut digelar di Aula Pertemuan Titik Kumpul, Kota Kupang, Rabu (19/11/2026) malam, pukul 19.30 hingga 22.00 WITA.

Acara dipimpin langsung oleh Ketua Wilayah KKSS NTT terpilih, H. Fahmi Abdullahi, didampingi Sekretaris Wilayah H. Wahyudin, Ketua Dewan Penasihat H. Muhammad, serta jajaran pengurus lainnya.

Dalam dialog tersebut, para pedagang menuntut adanya perlindungan dan kepastian hukum atas usaha mereka.

Selama ini, keberadaan kios BBM eceran dinilai sangat membantu mobilitas warga, terutama di wilayah pelosok, lorong-lorong permukiman, dan area yang jauh dari jangkauan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menanggapi keluhan warganya, H. Fahmi Abdullahi menegaskan bahwa KKSS memiliki tanggung jawab moral untuk mengadvokasi dan mencarikan jalan keluar bagi para pedagang.

“KKSS tidak boleh hanya hadir dalam kegiatan seremonial dan silaturahmi. Ketika ada warga yang menghadapi persoalan, organisasi harus hadir mendengar langsung keluhan mereka dan mencari solusi melalui mekanisme hukum yang benar,” tegas Fahmi.

Imbauan Berhenti Sementara dan Pemeriksaan Internal
Sebagai langkah antisipasi agar persoalan tidak meluas, PW KKSS NTT mengimbau seluruh pedagang kios untuk menghentikan sementara aktivitas penjualan BBM eceran.

Langkah ini diambil sembari pengurus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai tata niaga BBM.

Di sisi lain, PW KKSS NTT mendesak pimpinan instansi penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat.

Mereka meminta dilakukan pemeriksaan internal terhadap oknum anggota yang terbukti menyalahgunakan wewenang maupun melakukan pungli di lapangan.

Dorong Regulasi Daerah untuk Kepastian Hukum

Lebih lanjut, PW KKSS NTT mendorong Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk segera mengkaji serta menerbitkan regulasi daerah terkait tata niaga penjualan BBM eceran. Aturan yang jelas dinilai krusial agar usaha masyarakat berjalan tertib dan aman tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.

PW KKSS NTT mencontohkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang membatasi pembelian Pertalite bagi pengecer maksimal 60 liter per hari sebagai salah satu referensi penataan yang bisa dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi di NTT.

“Jangan sampai masyarakat kecil yang berusaha mencari nafkah justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena ketiadaan aturan di lapangan. Dengan regulasi yang jelas, pedagang bisa berusaha dengan tertib, petugas bekerja sesuai kewenangan, dan masyarakat tetap mudah mengakses BBM,” pungkas Fahmi.

PW KKSS NTT berharap dialog lintas instansi dapat segera terwujud demi melahirkan solusi yang adil, memberikan kepastian hukum, serta melindungi keberlangsungan ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Timur.(*ER)