KUPANG ,NUSA FLOBAMORA– Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (PW KKSS) Nusa Tenggara Timur bergerak cepat merespons keluhan sekitar 500 pedagang kios bahan bakar minyak (BBM) eceran.
Jajaran pengurus organisasi tersebut menggelar audiensi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan DPRD Kota Kupang guna memperjuangkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku usaha kecil.
Pertemuan yang difasilitasi oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Ricard Odja, ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis, Sekretaris Daerah Kota Kupang Jefri Pelt, serta pimpinan Komisi II DPRD Kota Kupang.
Sementara dari pihak PW KKSS NTT, hadir langsung Ketua Wilayah H. Fahmi Abdullahi didampingi Sekretaris Wilayah H. Wahyudin dan Wakil Bendahara H. Attu.
Dalam dialog tersebut, Ketua PW KKSS NTT, H. Fahmi Abdullahi, menyoroti keresahan para pedagang kios yang mengaku kerap menjadi sasaran dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas di lapangan.
Fahmi menegaskan bahwa kedatangan pihaknya bukan untuk membela aktivitas usaha yang melanggar aturan, melainkan mendorong pemerintah agar menghadirkan payung hukum yang jelas.
Dengan regulasi yang pasti, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mencari nafkah dengan aman dan tertib.
“Prinsipnya sederhana, rakyat harus dilindungi. Jangan sampai wilayah abu-abu dalam pengaturan usaha justru dimanfaatkan oleh oknum aparat untuk memeras masyarakat yang sedang berjuang mencari sesuap nasi. Ekonomi rakyat kecil harus tetap bergulir, tetapi harus ada aturan yang jelas sebagai pedoman bersama,” tegas Fahmi.
PEMKOT KUPANG AKAN LAKUKAN PENDATAAN
Merespons aspirasi tersebut, Pemkot dan DPRD Kota Kupang menyatakan komitmennya untuk melindungi pelaku ekonomi akar rumput dari praktik pungli yang meresahkan.
Pemerintah sepakat bahwa roda ekonomi masyarakat kecil harus tetap berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan tata niaga BBM yang berlaku.
Sebagai langkah taktis jangka pendek, Pemkot Kupang berencana melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha kios di setiap kelurahan.
Data ini akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, penataan, serta pengawasan agar aktivitas pedagang memiliki kejelasan status dan tidak lagi menjadi celah penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu.
Selain itu, pihak Pemkot juga berjanji akan segera berkoordinasi dengan pimpinan instansi terkait guna menertibkan oknum yang merugikan masyarakat kecil di lapangan.
SIAPKAN REGULASI LEWAT RDP
Untuk solusi jangka menengah dan panjang, pertemuan ini menyepakati tindak lanjut berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Kupang, Pemkot, dan PW KKSS NTT.
Forum RDP nantinya akan mengkaji secara mendalam tata niaga penjualan BBM eceran oleh pelaku UMKM, termasuk peluang penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau instrumen hukum lainnya yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Fahmi mengapresiasi keterbukaan jajaran Pemkot dan DPRD Kota Kupang yang mau duduk bersama mencari jalan keluar. Ia memastikan PW KKSS NTT akan terus mengawal seluruh kesepakatan ini hingga terealisasi di lapangan.
“Kami datang bukan untuk mencari pertentangan, tetapi membawa suara warga agar dicarikan solusi bersama. KKSS harus menjadi rumah besar yang memberi manfaat nyata. Tujuan kita bukan hanya melindungi warga KKSS, melainkan ikut menjaga kondusivitas dan membangun ekonomi masyarakat Kota Kupang secara keseluruhan,” pungkasnya.(* ER)






