KUPANG. NUSA FLOBAMORA– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi NTT menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-X pada Rabu 7 Januari 2026 di Resto Titehena Kupang.
Ketua DPW PPP NTT demisioner, Jainudin Lonek, SH., MH saat dijumpai di sela-sela kegiatan menjelaskan, kegiatan Muswil ini merupakan perintah konstitusi partai yang dilaksanakan 5 tahun sekali.
” Saya sampaikan bahwa dalam proses Muswil itu tidak serta merta memilih formatur untuk menentukan ketua yang baru, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyusun program yang mengarah kepada kearifan lokal. Memilih pengurus juga berdasarkan kearifan lokal, memiliki kemampuan kerja -kerja elektoral,” jelas mantan Anggota DPRD Kota Kupang 3 periode ini
Menurutnya, untuk menghadapi Pemilu 2029, beberapa tahapan akan dilakukan terhitung sejak 2026 dimana agenda PPP NTT harus menyelesaikan semua agenda partai, Tahun 2027 melakukan verifikasi faktual dan kerja-kerja elektoral untuk pemenangan 2029.
“Kita berharap dari kontestasi 2029 ini, PPP NTT khususnya meraih tambahan kursi yang kemarin sempat hilang. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kader Partai, para caleg mereka bekerja sudal all out, pagi, siang, malam bekerja dan mengeluarkan dana tidak sedikit tetapi belum saatnya mereka terpilih. Harus berjuang terus kembali membangun relasi bathin yang baik dengan konstituen untuk di 2029 lebih baik lagi,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan kepada Ketua -ketua Cabang, untuk lebih selektif lagi memilih bakal calon pengurus yang akan bekerja bersama dalam rangka peningkatan elektoral dan juga sesegera mungkin untuk mencari calon legislatif yang memilik elektabilitas di semua tingkatan ditempat dia berada.
Ditanya soal prosedur pemilihan Ketua yang baru pada Muswil ini, Jainudin yang digadang – gadang menjadi Wakil Ketua DPP PPP ini mengatakan, pada saat Muswil ini hanya memilih formatur kemudian menyerahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat kemudian bersama pusat menentukan.
“Tetapi dalam PO kami, pusat memiliki kewenangan yang luar biasa untuk kemudian menentukan siapa yang menjadi Ketua Wilayah PPP NTT,” jelasnya.
Jainudin menegaskan, bahwa memilih Ketua DPW PPP NTT ini, bukan semata-mata berpatokan atau terkungkung oleh strukturisasi kader Partai, kader yang ada dalam struktur tetapi harus memilih figur yang memiliki daya elektabilitas yang tinggi, memiliki kemampuan kerja elektoral sehingga menghasilkan suara yang banyak.
Oleh karenanya, bisa dia itu publik figur Bupati, Kepala Daerah boleh, dan atau siapapun yang menurut Pimpinan pusat bisa membawa PPP NTT lebih baik dari hari ini, pasti akan di akomodir. PPP berharap bahwa di struktur partai sendiri memiliki figur seperti itu.
PPP ini termasuk partai kader, jadi program-program PPP dari 1973 itu semakin kesini semakin tidak pudar tetapi bergeser.
Oleh karenanya dirinya mengembalikan serta meminta leadership basic trainning harus dilakukan, mental trainning harus dilakukan untuk menciptakan rasa memiliki kader terhadap partainya.
“Kalau ada rasa memiliki kader otomatis tanpa di mintapun dia bekerja untuk partai kapan dan dimanapun. Jadi itu menjadi harapan saya kepada Ketua baru kepada teman-teman yang di DPC,” tandas Ketua PPP NTT 2 Periode ini.(ER)
