KABUPATEN KUPANG, NUSA FLOBAMORA—Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Winston Neil Rondo, menyoroti kondisi memprihatinkan ruang belajar darurat di SMAN 2 Sulamu, Desa Bipolo, Kabupaten Kupang. Ironisnya, fasilitas darurat tersebut masih terus digunakan siswa hingga hampir sepuluh tahun sejak sekolah itu pertama kali dirintis.
Sorotan tajam ini disampaikan Winston saat menggelar kunjungan reses hari pertama di SMAN 2 Sulamu, Rabu (21/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, politisi ini berdialog langsung dengan para siswa, guru, komite sekolah, hingga orang tua murid untuk menyerap aspirasi terkait mandeknya pembangunan fasilitas pendidikan di sana.
“Saya datang dengan kenangan emosional ketika kita bersama-sama merintis sekolah ini. Namun, saya sangat prihatin, sepuluh tahun berlalu anak-anak kita ternyata masih belajar di ruang darurat yang dahulu kita bangun secara swadaya,” ujar Winston dengan nada kecewa.
Ia menegaskan, semangat gotong royong masyarakat yang membara pada medio 2015–2016 silam seharusnya segera direspons pemerintah dengan pembangunan fasilitas permanen yang layak.
Winston mengenang, saat awal sekolah tersebut berdiri, dirinya bahkan ikut menggerakkan kader Partai Demokrat untuk membantu meletakkan fondasi awal, mengerjakan kayu, hingga menyumbang semen.
Saat ini, SMAN 2 Sulamu menampung 201 siswa yang terbagi dalam sembilan rombongan belajar (rombel). Sayangnya, sekolah ini baru memiliki dua ruang kelas permanen, sehingga masih kekurangan tujuh ruang kelas baru yang layak huni.
Dalam sesi dialog, para siswa mengeluhkan ruang kelas darurat yang berdinding tipis, berlubang, beratap rendah, dan sangat panas. Selain itu, sekat antar-kelas yang ala kadar membuat suara dari ruang sebelah kerap bocor dan memecah konsentrasi belajar.
Salah seorang siswi, Carla Ndatang, mengungkapkan betapa tersiksanya mereka saat harus fokus belajar di tengah suhu udara yang menyengat.
“Kami sulit belajar dengan nyaman, terutama kalau jam sudah menunjukkan pukul 10.00 pagi ke atas. Ruangan rasanya sangat panas,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Winston menegaskan bahwa kelayakan infrastruktur berbanding lurus dengan mutu pendidikan. Masalah ini tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah provinsi.
“Kalau anak-anak sudah kesulitan konsentrasi karena kepanasan dan terganggu suara dari kelas sebelah, ini rapor merah yang harus segera diintervensi. Mutu pendidikan itu dinilai dari kelayakan tempat mereka belajar,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Winston berjanji akan membawa masalah krusial SMAN 2 Sulamu ini ke dalam rapat kerja strategis bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dalam waktu dekat. Menurutnya, langkah awal yang harus digenjot adalah pemeriksaan kondisi bangunan, kepastian legalitas dokumen tanah, baru kemudian penyusunan anggaran pembangunan secara bertahap.
Tak hanya urusan gedung, dalam reses tersebut Winston juga menjaring aspirasi mengenai kejelasan status tujuh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta rumitnya pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi tenaga honorer setempat.
“Anak-anak di Bipolo berhak atas ruang belajar yang layak, dan para guru yang setia menjaga sekolah ini tetap hidup juga wajib mendapatkan kepastian kesejahteraan. Gotong royong masyarakat harus dijawab dengan kehadiran negara,” pungkas Winston.(*ER)
